Kembali ke Aceh, kembali pada luka. Suara tangis ibu-ibu peserta workshop setahun lalu berdengung kembali di kepala seperti suara ribut ribuan lebah. Kepalaku terasa berdenyut-denyut sakit.
Tidak pernah terlintas dalam benakku untuk kembali ke propinsi paling barat itu. Dari dalam perut Garuda, aku melihat gumpalan awan seputih kapuk melayang lepas. Apakah awan itu benar-benar merdeka? Aku menengok remang-remang daratan yang berwarna hijau toska, jalan-jalan kecil berwarna coklat tanah yang melingkar-lingkar di sela perbukitan, aku mencium bau anyir darah. Sebagai daerah yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia dan menyumbangkan sebuah pesawat tempur, apa Aceh sudah merdeka? Apa kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah Negara diikuti kemerdekaan wilayah-wilayah yang tergabung di dalamnya? Apakah kemerdekaan itu sebenarnya?
PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) kali ini yang mengundangku datang ke Aceh. Dalam TOR yang mereka kirimkan, akan diadakan 2 workshop penulisan selama di Aceh: pertama, workshop untuk ibu-ibu kader Aceh. Kedua, workshop untuk PL (Petugas Lapang) dan tim sekertariat Jakarta. Workshop itu diadakan di akhir musim hujan yang rentah saat jamur tanah mulai menghilang di tahun 2009.
Aku ingat percakapanku dengan tim sekertariat Jakarta dan ketua wali amanah PPSW sebelum berangkat.
“Bagaimana workshopnya nanti?” tanya Mbak Ratih. Ratih Saparlinah lengkapnya, dia koordinator program Aceh. Selain Mbak Ratih, ada Mbak Endang selaku direktur program Aceh, Mbak Enah bagian keuangan progam Aceh dan tentu saja Ibu Nani Zulminarni ketua wali amanah PPSW.
Sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Puluhan kali aku mengisi workshop penulisan dengan peserta orang-orang akar rumput, tapi tetap kebingungan dengan pertanyaan seperti itu. Butuh waktu tidak sedikit untuk menjelaskan. PPSW baru pertama kali mengadakan workshop penulisan, tidak salah kalau menyimpan keraguan seperti itu.
Sebelum aku menjawab, Ibu Nani dengan bijak menjelaskan bagaimana workshop penulisan dilakukan. Selain ketua wali amanah PPSW, Ibu Nani adalah direktur PEKKA, yang setahun lalu mengundang aku datang ke Aceh. Mendengar penjelasan dari Ibu Nani, tim sekertariat segera paham. Aku merasa lega.
Keluar dari perut garuda dan menyusur pintu keluar bandara Sultan Iskandar Muda, aku menoleh kanan-kiri mencari sesorang yang tidak kukenal, kata Mbak Ratih, pihak hotel yang mau menjemput di bandara. Dari Jakarta, aku berangkat bersama Hasta Indriyana. Kami menjadi pasangan yang kompak untuk workshop-workshop seperti ini. Seseorang melambaikan kertas yang bertulisan nama kami. Dia seorang sopir hotel dengan nama yang tidak pernah aku bisa mengingatnya lagi. Setelah berkenalan, kami meluncur ke Grand Nangroe Hotel.
Selalu ada tantangan di setiap workshop dan aku selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Jujur saja, sebenarnya, dalam setiap workshop, peserta selalu memberi aku materi melimpah yang akan kugunakan dalam menulis novel. Aceh selalu menarik dan tetap sedih.
Saat makan malam, baru aku ketemu dengan panitianya. Ada bisik-bisik kudengar dari panitia, peserta workshop bertanya, fasilitatornya yang mana? Ketika panitia menunjuk kami yang sedang makan, mereka tidak percaya. Masak fasilitatornya masih muda gitu, gondrong lagi, nggak seperti fasilitator? kata mereka. Aku ketawa aja mendengar itu, masak fasilitator harus tua, rapi dan ubanan lagi.
Ada peristiwa menarik saat workshop yang dihadiri 20 orang kader dari berbagai kabupaten di Aceh itu berlangsung.
“Apakah simpan pinjam itu riba? Apa hukumnya?” tanya salah seorang peserta.
“Ya, simpan pinjam itu riba. Pak Tengku sendiri yang bilang begitu, makanya kelompok kami dibubarkan.” kata peserta lain dengan yakin.
Perdebatan itu berlangsung sengit. Semua orang mengeluarkan argumennya sendiri-sendiri. Tanpa terasa terbentuk dua kelompok besar. Satu kelompok mendukung simpan pinjam sebagai salah satu aktifitas yang riba hingga tidak boleh dilakukan, sedang kelompok lain menganggap simpan pinjam tidak riba dan boleh dilakukan karena aturan besarnya bunga yang relatif kecil itu ditentukan bersama oleh kelompok dan keuntungannya dikembalikan ke kelompok.
Program PPSW di Aceh adalah program simpan pinjam. Simpan pinjam dengan sistem bergulir sebenarnya merupakan program utama PPSW untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, khususnya ibu-ibu. Di setiap desa dimana PPSW masuk, ibu-ibu diharuskan membentuk kelompok. Aturan main dalam kelompok dibuat dan dilaksanakan oleh ibu-ibu sendiri sebagai anggota kelompok, termasuk dalam hal simpan pinjam. Semua dilakukan berdasarkan kesepatakan bersama. Tapi memang setiap tempat punya karakter tersendiri dalam menanggapi simpan pinjam. Ada tengku, pemuka agama dan pengambil keputusan di tingkat lokal, yang menanggapi simpan pinjam yang dilakukan ibu-ibu riba, tapi ada juga yang tidak menganggap riba dan membolehkan simpan pinjam dilakukan.
Perdebatan itu berlangsung satu jam lebih dan aku membiarkannya. Seorang panitia yang khawatir mendekatiku.
“Mas, perdebatan ini dihentikan saja.” katanya.
“Biarkan saja,” kataku tersenyum. “Kita lihat apa yang akan terjadi. Aku ingin melihat sejauh mana teman-teman berpikir kritis menghadapi masalah itu.”
“Tapi sudah terlalu lama, Mas.”
Aku tertawa saja. Memang ketika perdebatan berubah menjadi adu urat, aku hentikan perdebatan itu. Aku bilang pada peserta, itu pekerjaan rumah buat mereka. Kalau ada yang bilang riba, tolong diperiksa dengan benar runtutan ayat atau hadist-nya hingga sampai pada kesimpulan riba. Jangan hanya karena tengku bilang, riba, kita langsung mengamininya. Ada banyak faktor yang perlu dilihat. Tapi karena kaidah yang dimunculkan kaidah agama, maka harus diperiksa dengan tolak ukur yang sama. Tentu dengan tidak melepaskan kontek sosial yang ada.
Aceh memang selalu menarik untuk dicermati. Pemberlakuan hukum syariat yang setengah hati, peran perempuan yang nyaris tenggelam dan dipandang tidak ada sama sekali oleh masyarakat. Entah islam sebelah mana yang diikuti Aceh? Padahal di masa lalu, Aceh memiliki perempuan-perempuan hebat seperti: Ratu Nihrasiyah, Laksamana Malahayati, Ratu Safiatuddin, Sri Ratu Nur Alam Nakiatuddin Syah, Sri Ratu Inayat Syah Zakiatuddin Syah, Ratu Kumala Syah, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren dan masih banyak lagi. Perempuan Aceh hebat tidak hanya dalam tata kelola negara, tapi juga hebat di medan pertempuran. Reputasi mereka tidak terbantahkan. Tapi pada masa sekarang, mereka tinggal nama yang hanya akan dikenang di buku-buku pelajaran sekolah dasar.
Ada apa dengan Aceh? Dalam pemahamanku, islam tidak menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Islam menempatkan semua mahluk sama dan setara. Yang membedakan hanya iman mereka. Makanya dalam sejarah islam kita bisa mengenal seorang Fatimah, seorang komandan tempur dan mengatur stategi yang hebat. Kita juga mengenal Aisyah dan dan Siti Khotijah, seorang ibu dan pendidik yang hebat di masanya. Dalam kepercayaan purba, kita menggenal Ibu atau Mother dalam istilah asing, sebagai simbolis dari kekuasaan tinggi dan dihormati. Bahkan kita tidak pernah mendengar sebutan bapak pertiwi, tapi ibu pertiwi untuk tanah air kita. Di dalam kultur jawa, kita juga mengenal Dewi Sri sebagai dewi kesuburan. Dalam banyak kebudayaan perempuan menempati posisi terhormat.
Ada apa dengan perempuan Aceh? Aku jadi teringat Snouck Hurgronje, seorang doktor lulusan Leiden yang diberi tugas khusus untuk mepelajari dan menemukan kekuatan Aceh. Dalam Atjeh Verslag, laporan pada pemerintah Belanda, dia menulis, kekuatan Aceh karena keyakinan mereka terhadap islam. Dengan cerdik dia mempelajari islam di Aceh dengan segala pernak-perniknya. Kemudian dia sampai pada satu kesimpulan, untuk menghancurkan Aceh harus dari dalam. Dan itu berarti, islam harus dihancurkan dengan islam! Pemahaman Aceh tentang islam harus dikacaukan dengan sesuatu yang berlabel islam. Para tengku diadu domba dengan uleebalang. Snouck Hurgronje meniupkan isu yang berhak memimpin Aceh adalah para ulama, bukan uleebalang. Dia menerapkan sistem devide et impera dengan elegan dan halus. Langkah ini berhasil, terbukti dengan jatuhnya Aceh ke tangan Belanda pada tahun 1904. Aku menenggarai, apa yang berlaku di Aceh sekarang adalah hasil kerja Snouck Hurgronje yang hebat itu dan itu tidak disadari oleh masyarakat Aceh? Mungkin.
Di workshop pertama, selain menemukan ketakutan ibu-ibu dalam menulis, aku juga menemukan ketegangan yang lain. Seorang lelaki tidak dikenal datang dan bertanya padaku. Saat itu, aku sedang berada di luar ruangan untuk ngopi dan merokok.
“Ini workshop itu ya…?” dia menyebut salah satu bunyi spanduk yang dipasang di depan hotel.
“Bukan,” jawabku. “Ini workshop menulis.”
“Menulis apa?” kejarnya.
“Menulis tentang partisipasi perempuan di rana politik,” jawabku asal saja.
Dia mangut-mangut. Seharian itu datang tiga orang berbeda menenggok workshop yang sedang kami lakukan. Tolol! Aku baru menyadari kesalahan dalam menjawab. Aceh adalah daerah yang sensitif untuk hal-hal seperti itu. Pertemuan-pertemuan yang dianggap menyimpang bisa dibubarkan kelompok sparatis kapan saja. Dari cerita yang kudengar dari ibu-ibu, ada pertemuan kelompok yang dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Di wilayah pedalaman, kelompok sparatis punya kekuasaan yang besar dan menakutkan. Pantas kalau dalam pemilu kemarin partai lokal menang mutlak dalam pemilu. “Saya nyontreng ditungguin orang sparatis, Mas. Bagaimana saya tidak takut, mereka membawa senjata.” tutur seorang ibu peserta workshop.
Besoknya, datang orang yang lain lagi ke workshop dengan pertanyaan mengintimidasi. Saat malam, ada orang yang berbeda datang lagi. Dia duduk di depan ruangan sebelum berpindah ke samping kolam renang. Ruangan tempat workshop kami memang berada di samping kolam renang. Sering kali dia melempar pandang ke ruang workshop dan mencuri dengar materi apa yang disampaikan selama workshop. Sialnya lagi, tidak ada orang Jakarta di workshop itu. Tim sekertariat Jakarta baru akan datang pada workshop ke dua nanti.
Keteganganku mencapai puncaknya, Hasta yang saat itu sedang mengisi acara aku minta menghentikan workshop. Dia kebingungan dengan permintaanku. Nanti aku jelaskan, kataku padanya. Setelah semua peserta kembali ke kamar untuk istirahat, aku ceritakan tentang orang-orang yang berdiri di sebuah sudut selama 2 hari workshop itu. Dia tampak kaget.
Aceh tidak pernah kemana-mana. Ketakutan menggambang memenuhi seluruh atmosfir udara Aceh. Tidak ada udara kemerdekaan di Aceh. Udara Aceh dipenuhi polusi anyir belengu dan penindasan. PPSW dan PEKKA datang dan berusaha menghadirkan secerca sinar terang bagi perempuan miskin di Aceh. Invisible power, kekuatan-kekuatan tidak terlihat masih mencengkram demikian kuat. Aceh belum merdeka. Kemerdekaan hanya imaji di Aceh dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia. Sebuah ironi kemerdekaan yang diagung-agungkan selama 65 tahun tidak lebih isapan jempol belaka. Indonesia telah lalai. Lalai mengurus rakyatnya, lalai mengurus kaum perempuan……

Rangkang Inong Meureunoe

Rangkang Inong Meureunoe

Rangkang Inong Meureunoe

Bekerja dan Belajar Bersama Perempuan Aceh

Sebuah Tekad dan Pembelajaran